Membangun konsolidasi di Bumi Siliwangi

Oleh

Yusup Bachtiar

                Pesta demokrasi  Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (REMA UPI) telah dimulai. REMA UPI sedang menanti siapakah yang akan menjadi Presiden dan wakil Presiden selanjutnya. Momentum Pemilihan ini dianggap sebagai pintu harapan perbaikan atau malah sebaliknya perubahan yang diharapakan tidak terjadi. Mengingat perjalanan dinamika organisasi mahasiswa UPI memiliki berbagai problema dan tantangan yang sampai saat ini tak kunjung terselesaikan. Hal itu ditandai dengan menurunnya partisipasi mahasiswa  terhadap keberadaan BEM REMA UPI;  polemik pro kontra legalitas BEM tingkat fakultas;  melemahnya tingkat konsolidasi pergerakan antar himpunan dan antusiasme mahasiswa yang disorientasi terhadap organisasi; kurang terlihatnya peran lembaga suprastruktur seperti DPM dan MPM REMA UPI; partisipasi keterlibatan budaya politik yang minim dan bahkan nampak jelas dalam partisipasi penyelenggaraan Sidang Umum (SU) setiap tahunnya . Sehingga ini menjadi tantangan besar bagi siapapun yang terpilih untuk mengelola BEM REMA UPI kedepannya.

                Sebenarnya jika sama-sama kita perhatikan kondisi seperti itu merupakan  suatu hal yang klasik, tentunya penyakit lama yang tak kunjung sembuh. Kenapa disebut penyakit karena adanya permasalahan tersebut secara tidak langsung bisa melemahkan sistem Ormawa (Organisasi Mahasiswa) yang ada di UPI. Imbasnya pun bisa kita lihat saat ini. Dari periode ke periode kepengurusan BEM REMA, Power dan pengaruh organisasi intrauniversitas tertinggi ini belum mampu dengan maksimal menjadi figure untuk organisasi-organisasi lain dibawahnya. Sehingga keberadaan BEM REMA pun dipertanyakan hingga saat ini. Jika kita mengkaji secara hirarkis seharusnya BEM REMA sebagai pucuk organisasi tertinggi mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap keberadaan organisasi dibawahnya. Realitas yang terjadi saat ini himpunan-himpunan, unit kegiatan mahasiswa (UKM) dan bahkan pergerakan mahasiswa UPI pada umumnya terlihat masing-masing dan bersifat parsial, bagai ruang  hampa yang tersekat.

                Polemik seperti ini harus diselesaikan secara seksama dan penuh kerendahan hati untuk sama-sama berdiskusi, mengkaji bahkan menata kembali sistem pemerintahan organisasi yang masih keadaannya belum stabil. Jika perlu konsolidasi yang dibangun memang benar-benar berdasar kepentingan bersama demi Berjayanya ormawa UPI dalam dunia pergerakan mahasiswa. Apabila hal ini tidak dilakukan mungkin nasib pergerakan ormawa UPI ataupun BEM REMA hanya menunggu waktu saja untuk tenggelam dan semakin ditinggalkan oleh mahasiswa UPI.

                Lantas melihat kondisi seperti ini bukan seharusnya membuat kita pesimis, namun sebagai lecutan buat kita masing-masing sebagai warga UPI untuk menghidupkan kembali  tagline bahwa “UPI adalah rumah kita”. Siapun berhak untuk berkontribusi dalam perannya memperbaiki keadaan ini. Namun pertanyaanya siapkah kita untuk melepas ego dan kepentingan kita masing-masing kecuali kepentingan UPI. Sebab konsolidasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tingkat mahasiswa UPI masih belum sinergis dan satu pemahaman bersama. Memang ada beberapa forum yang sempat melakukan pergerakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun tak berlangsung lama dan parsial. Oleh sebab itu, dalam membangun konsolidasi yang cerdas kita harus terbuka dan merangkul unsur-unsur mahasiswa serta para pakar terkait tata pemerintahan organisasi mahasiswa. Selain itu hal yang utama adalah redam emosi perbanyak diskusi dengan ahli, penuh realisasi dan kontribusi, bukan untuk menghakimi namun bersama-sama membangun satu persepsi, tentunya demi UPI untuk Bumi Siliwangi.